beritamedan’s Weblog
terdepan untuk kebenaran

Perdakan Tuak, Pemkab Labuhanbatu Diminta Selektif

catatan
joko gunawan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dan DPRD setempat diminta untuk lebih selektif dalam hal menentukan sesuatu permasalahan, apalagi yang menyangkut dengan Peraturan Daerah (Perda). Seperti saat ini, Pemkab berkehendak untuk memasukkan Tuak ke dalam perda. Spontan keinginan tersebut mendapat tanggapan miring dari berbagai kalangan yang ada.

Nantinya, Rancangan Perda yang masih dibahas di tingkat Legislatif itu mengharuskan bagi pemanen pohon Enau (Aren) dikenakan aturan untuk mengurus ijin di kecamatan setempat. Kalaupun hasil ragatan itu dibawa ke luar daerah, warga juga diharuskan mengurus ijin dari kecamatan yang dituju. Selain itu, para penjual Tuak tidak terlepas dari aturan yang sama. Hal inilah yang membuat kalangan menjadi bertanya-tanya.

Untuk itu, sebaiknya Pemkab Labuhanbatu lebih memfokuskan rancangan Perda maupun Perda yang telah ada untuk dapat dilaksanakan. Seperti contoh, Perda tentang tidak diperbolehkannya truk melintas di inti Kota Rantauprapat atau Perda tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) Program Berobat Gratis untuk tahun ini.

“Kalau saya menilai, lebih baik Perda yang ada saja diterapkan. Karena Pemkab sendiri masih lalai akan hal itu. Yang lebih penting lagi kalau menurut saya, Perda berobat gratis itu, karena sampai saat ini saya dengar Rumah Sakit Umum Rantauprapat belum berani menerima warga untuk berobat gratis dikarenakan belum ada payung hukumnya. Ini kok malah mengurusi perda tentang tuak, yang memang menjadi muniman tradisional”, kata Haris Nixon Tambunan SH, salah seorang praktisi hukum kepada Global, Minggu (25/5) di Rantauprapat.

Menurut Haris, sebelum menentukan suatu peraturan, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek filosopis, artinya, apa perubahan mendasar ketika Perda itu dimunculkan. Kedua, aspek sosiologi, artinya, apakah tidak melanggar norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan yang ketiga, aspek hubungan kausalitas, artinya, harus mampu membaca atau memprediksi sebab dan akibat ketika aturan itu disahkan. Yang lebih ironisnya lagi, Perda itu diyakini Haris akan menimbulkan ajang pungutan liar (Pungli) bagi aparat yang membidanginya.

“Nantinya, para pecinta tuak juga diharuskan memiliki KTP, hal inilah yang memungkinkan adanya praktek pungli. Kita juga heran, mengapa tuak dikategorikan minuman keras. Sementara, minuman beralkohol lain yang dikemas ke dalam botol, tidak seketat itu aturannya. Sebenarnya ada apa ini. Kepada DPRD kita juga berharap agar lebih jeli dalam menyikapinya”, tegas Haris.

Diprediksi Haris, kalaulah Perda itu nantinya disahkan, tidak tertutup kemungkinan akan ada reaksi, khususnya bagi masyarakat bermarga. Karena, tuak termasuk minuman tradisional yang telah lama membudaya di tengah masyarakat. “Saya sangsikan masyarakat suku Batak khususnya, akan merasa dikebiri. Kita tetap dukung program pemerintah, tapi ya hendaknya lebih selektif, mana sebenarnya yang lebih prioritas,” ucapnya.

Belum Ada Tanggapan to “Perdakan Tuak, Pemkab Labuhanbatu Diminta Selektif”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: